 |
KabarMadina.com - Mandailing Natal. Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap rumah dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menimbulkan reaksi keras dari kalangan aktivis. Indonesia Youth Epicentrum (IYE) Madina menilai sikap Plt. Kepala Dinas PUPR setempat (EYH), justru terkesan pamer dan melakukan pencitraan di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
Farhan Donganta, Ketua IYE Madina, menyatakan hal tersebut sebagai sikap yang tidak pantas dari seorang pejabat publik. "Ini pemandangan yang buruk. KPK baru saja menggeledah rumah dan kantornya pada Jumat (4/7/2025), namun keesokan harinya ia terlihat seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya bersih," ujar Farhan dalam keterangan persnya, Sabtu (5/7/2025).
Farhan menegaskan, penggeledahan oleh KPK bukanlah tindakan sembarangan. "Publik paham, penggeledahan hanya dilakukan terhadap pihak yang diduga terlibat dalam suatu kasus. Fakta bahwa KPK menyasar lokasi terkait dirinya dan PT DNG harusnya menjadi perhatian serius, bukan malah dianggap sepele," tegasnya.
Ia juga menyoroti kemunculan EYH di Jalan Lingkar Pasar Lama usai penggeledahan, yang dinilai sebagai upaya pencitraan. "Sikap seperti ini justru mempermalukan masyarakat Madina. Alih-alih bersikap kooperatif, pejabat ini seolah melawan dengan menunjukkan kesan tidak bersalah sebelum proses hukum selesai," tambah Farhan.
IYE Madina menduga adanya kolusi antara oknum di Dinas PUPR Madina dengan pihak swasta, dalam hal ini PT DNG, terkait proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. "Penggeledahan KPK mengindikasikan adanya dugaan praktik kongkalikong dan mufakat jahat. Kami mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas semua pihak yang terlibat," pungkas Farhan.
Sebelumnya, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Sumut, termasuk kantor PT DNG. Keberadaan EYH dalam lingkaran investigasi ini semakin menguatkan spekulasi keterlibatan pejabat tersebut dalam kasus yang sedang diusut.
Masyarakat Madina kini menanti langkah progresif KPK untuk mengungkap kebenaran dan memastikan akuntabilitas pejabat publik dalam menjalankan amanahnya. (rul)
0 Comments