IKPM Madina Yogyakarta Soroti Pernyataan Bupati Saipullah Nasution: Pemerintah Harus Dengarkan Aspirasi Rakyat, Bukan Mencurigai

KabarMadina.com - Yogyakarta, Pernyataan Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, terkait aksi unjuk rasa masyarakat Pantai Barat, menuai sorotan dari kalangan mahasiswa perantau.

Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Mandailing Natal Yogyakarta (IKPM Madina Yogyakarta) menilai, sikap pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semangat keterbukaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga, bukan sebaliknya.

Demisioner Ketua IKPM Madina Yogyakarta, sekaligus Putra Daerah Pantai Barat Arlan Syahruli, mengatakan bahwa tindakan dan pernyataan Bupati sebagai pejabat publik mesti mencerminkan prinsip good governance, terutama dalam konteks konflik sosial yang menyangkut masyarakat dengan pihak perusahaan di kawasan Pantai Barat.

Kami di IKPM Madina Yogyakarta menilai bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya merespons aksi warga dengan kecurigaan atau tuduhan adanya ‘dalang’. Itu justru bisa memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Arlan

Ketua Umum Daffa Amanta menyampaikan aksi unjuk rasa merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat atas kebijakan yang dirasa tidak berpihak. Pemerintah semestinya hadir sebagai mediator dan penengah yang adil, bukan pihak yang memojokkan.

“Warga turun ke jalan bukan karena ingin gaduh, tapi karena suara mereka belum didengar. Pemerintah harus hadir mendengarkan, bukan mencurigai,” tambahnya.

Dengan penuh rasa tanggung jawab moral sebagai mahasiswa dan anak daerah Mandailing Natal, kami dari IKATAN KELUARGA PELAJAR MAHASISWA MANDAILING NATAL YOGYAKARTA (IKPM Madina Yogyakarta) menyampaikan pernyataan sikap atas dinamika sosial yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya terkait pernyataan Bupati Saipullah Nasution mengenai aksi unjuk rasa masyarakat Pantai Barat.

1. Kami menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional rakyat

2. Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk menjunjung tinggi prinsip Good Governance.

3. Kami meminta Bupati Saipullah Nasution untuk membuka ruang dialog yang jujur dan setara dengan masyarakat.

5. Kami akan terus mengawal isu ini secara akademis dan moral. (rul)