Suara Rakyat Adalah Kebenaran: Saatnya Pemimpin Mendengar, Bukan Menuduh”

Foto: Ketua Forum Mahasiswa Pemikir Madina (Alwiansyah Nasution)

KabarMadina.com - Mandailing Natal, 05 November 2025. Forum Mahasiswa Pemikir Madina (FMPM) dengan tegas mengecam dan mengkritisi pernyataan Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, yang menyebut bahwa setiap aksi masyarakat terkait persoalan perkebunan di wilayah Madina “ada dalangnya”.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk pelemahan terhadap kebebasan berekspresi dan aspirasi publik, serta mencederai semangat demokrasi yang menjunjung tinggi suara rakyat.

Ketua Forum Mahasiswa Pemikir Madina, Alwiansyah Nasution, menyatakan bahwa aksi masyarakat adalah bentuk nyata dari kekecewaan dan tuntutan atas ketidakadilan yang mereka rasakan, bukan hasil hasutan pihak tertentu.

“Suara rakyat adalah kebenaran. Saatnya pemimpin mendengar, bukan menuduh. Pernyataan Bupati yang menyebut ada ‘dalang’ di balik aksi rakyat adalah bentuk arogansi kekuasaan yang menutup ruang dialog dan merendahkan aspirasi masyarakat,” tegas Alwiansyah.

Ia menambahkan bahwa aksi-aksi masyarakat di berbagai wilayah pantai barat Madina selama ini didorong oleh masalah konkret seperti hak plasma, pengelolaan lahan, HGU, dan ketimpangan ekonomi yang belum terselesaikan.

Menurutnya, alih-alih menuduh adanya pihak yang menggerakkan, pemerintah daerah seharusnya meninjau akar persoalan dan membuka ruang komunikasi yang transparan dengan masyarakat serta mahasiswa yang turut peduli terhadap kondisi sosial di daerahnya.

“Kami menilai tuduhan semacam itu justru mengaburkan substansi persoalan. Tugas seorang pemimpin adalah mendengar, mencari solusi, dan menjadi jembatan keadilan, bukan mengkriminalisasi aspirasi dengan label ‘dalang’,” ujar Alwiansyah.

Forum Mahasiswa Pemikir Madina juga menilai bahwa pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Bupati, sebagai pejabat publik, semestinya memberikan contoh yang menyejukkan dan membuka ruang kritik yang sehat, bukan mempersempitnya.

Forum Mahasiswa Pemikir Madina Menyampaikan Sikap:

1. Mendesak Bupati Madina untuk segera memberi klarifikasi secara langsung dihadapan publik dalam bentuk video agar publik melihat bahwa Bupati Madina berani mengaku bersalah dan siap dengan resikonya, dari video klarifikasi tersebut publik akan dapat menilai bahwa Bupati siap mengakui kesalahan bukan hanya sekadar mengaku mengetahui siapa dalang dibalik sebuah aksi
2. Mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan dialog terbuka dengan masyarakat yang terdampak persoalan perkebunan, khususnya terkait hak plasma, HGU, dan pengelolaan lingkungan.
3. Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, mahasiswa, dan pemuda yang menyuarakan keadilan sosial.
4. Menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Madina untuk tetap bersatu memperjuangkan hak-hak rakyat secara damai dan bermartabat.

“Kami tidak butuh tuduhan, kami butuh solusi. Jangan takut pada suara rakyat, karena di situlah letak kebenaran yang sesungguhnya,” pungkas Alwiansyah. (rul)