Teguh W. Hasahatan : Tiga Dinas Perlu Digabung untuk Hemat Anggaran dan Perkuat Data

Foto : Teguh W. Hasahatan (Anggota Banggar DPRD Madina - Fraksi Amanah Perjuangan).

KabarMadina.com - Mandailing Natal, 28 November 2025. Anggota Badan Anggaran DPRD Mandailing Natal dari Fraksi Amanah Perjuangan, Teguh W. Hasahatan, menyampaikan pandangan strategis terkait upaya efisiensi anggaran yang sedang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Dalam rapat Badan Anggaran DPRD Madina, Ketua DPC PDI Perjuangan Madina itu menegaskan perlunya langkah restrukturisasi organisasi perangkat daerah sebagai solusi konkret untuk penghematan dan peningkatan efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Teguh mengusulkan agar Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal digabungkan atau direstrukturisasi menjadi satu dinas yang lebih terintegrasi. Menurutnya, langkah ini dapat memberikan dampak signifikan dalam efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

“Di tengah kondisi keuangan daerah yang menuntut efisiensi, restrukturisasi atau penggabungan beberapa dinas merupakan langkah yang realistis. Menggabungkan Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, dan Dinas Pariwisata dapat menghemat anggaran sekaligus memperkuat koordinasi kerja di lapangan,” ujar Teguh.

Ia menekankan bahwa penggabungan dinas juga memberikan manfaat penting dalam hal pengelolaan data ekonomi kerakyatan di Mandailing Natal. Dengan struktur yang terpusat, data UKM, UMKM, dan IKM akan lebih mudah tersentralisasi, sehingga memudahkan akses dan validasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Dengan data yang lebih tersentralisasi, BPS akan lebih mudah menjangkau, memverifikasi, dan memetakan kondisi UMKM, UKM, dan IKM di Madina. Ini sekaligus membuka jalan menuju tata kelola data yang lebih rapi dan modern,” terangnya.

Teguh menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat transparansi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam pengelolaan data dan kebijakan publik.

“Restrukturisasi ini penting tidak hanya untuk penghematan, tetapi juga untuk menunjukkan komitmen Pemkab Madina terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan dinas yang terintegrasi, kebijakan menjadi lebih jelas, data lebih terbuka, dan pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal,” tutup Teguh. (rul)