Kelangkaan BBM Berkepanjangan, Perlu Evaluasi Perilaku Distribusi dan Pengawasan

KabarMadina.com - Mandailing Natal. Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara berkepanjangan di Kabupaten Mandailing Natal dinilai tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pasokan, tetapi juga dipicu oleh perilaku distribusi yang menyimpang serta maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih beroperasi.

Hal tersebut disampaikan Khairul Bustan, Anggota Indonesia Youth Epicentrum (IYE) Madina, yang menegaskan bahwa praktik PETI turut menjadi faktor utama penyebab krisis BBM, khususnya untuk jenis Solar, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor produktif yang sah.

Menurutnya, untuk jenis Pertalite, kelangkaan telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan munculnya pengecer dadakan yang menjual BBM dengan harga tinggi di atas ketentuan. Bahkan, banyak angkutan kota (angkot) yang tidak beroperasi bukan karena tidak mendapatkan BBM, melainkan karena sebagian pihak lebih memilih terlibat dalam bisnis memanipulasi BBM yang dinilai lebih menguntungkan, daripada beroperasi, banyak oknum supir angkot menjadi pengecer BBM.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa BBM bersubsidi telah bergeser fungsinya, dari kebutuhan publik menjadi komoditas yang rentan dimanfaatkan oknum atau bahkan mafia,” ujar Khairul Bustan.

Sementara itu, pada jenis Solar, ia menilai penimbunan BBM masih terus terjadi dan kuat diduga mengalir ke aktivitas PETI. Fakta bahwa tambang emas ilegal masih banyak beroperasi di berbagai wilayah Mandailing Natal menjadi indikasi kuat bahwa distribusi Solar belum sepenuhnya diawasi secara ketat.

“Jika Solar benar-benar langka dan pengawasan berjalan efektif, maka aktivitas PETI seharusnya ikut terhenti. Namun yang terjadi justru sebaliknya, tambang ilegal masih beroperasi,” tegasnya.

Oleh karena itu, IYE Madina mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk segera dan tegas menindak pelaku PETI beserta jaringan penimbun dan mafia BBM yang diduga terlibat. Penindakan tersebut dinilai penting agar krisis BBM tidak terus berulang dan merugikan masyarakat luas.

Khairul Bustan juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi, memperketat pengawasan di lapangan, serta memastikan subsidi tepat sasaran.

“Selama praktik PETI dan penyalahgunaan BBM masih dibiarkan, maka krisis ini akan terus terjadi. Negara harus hadir dan bertindak tegas,” pungkasnya. (yn)