Wabup Madina Cek Irigasi, Namun Dinilai Telat Hadir

Foto: Ketua IYE Madina ( Farhan Donganta)

KabarMadina.com – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai bergerak menangani keluhan petani terkait saluran irigasi yang tidak mengalirkan air ke sawah. Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution bersama jajaran terkait mengecek langsung lokasi sawah yang terancam gagal tanam di tiga kecamatan pada Selasa (8/7/2025).  

Namun, respons pemerintah ini dinilai terlambat oleh Ketua Indonesia Youth Epicentrum (IYE) Madina, Farhan Donganta. Menurutnya, pemerintah seharusnya hadir sebelum masalah irigasi semakin parah, bukan baru bertindak setelah ribuan hektare sawah terancam kekeringan.  

Wabup Atika didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ahmad Meinul Lubis, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Taufik Zulhandra Ritonga, serta Kepala Dinas PUPR Elpi Yanti Harahap, meninjau sejumlah titik irigasi yang bermasalah di Kecamatan Hutabargot, Panyabungan Utara, dan Nagajuang.  

Di Hutabargot, ditemukan beberapa saluran irigasi tersumbat, diduga akibat sedimentasi lumpur. Hal serupa juga terjadi di Panyabungan Utara dan Nagajuang, di mana ribuan hektare sawah tidak mendapat pasokan air optimal.  

"Kami telah menerima laporan masyarakat dan langsung turun ke lapangan. Ada masalah yang menjadi kewenangan pemkab, ada pula yang menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS). Untuk yang bisa kami tangani, segera kami perbaiki. Sedangkan yang di luar kewenangan, akan kami koordinasikan," jelas Wabup Atika.  

Dia mengungkapkan, sekitar 2.885 hektare sawah terdampak, dengan potensi kehilangan produktivitas padi hingga 28.850 ton per dua kali musim tanam. "Kami tidak ingin ada gagal tanam. Untuk yang kewenangan BWS, diharapkan Agustus nanti sudah mulai diperbaiki," tambahnya.  

Farhan Donganta menyayangkan lambatnya respons pemerintah dalam menangani persoalan irigasi. Menurutnya, masalah ini seharusnya bisa diantisipasi sebelum mencapai tahap kritis.  

"Saluran irigasi sering menjadi masalah bagi petani di Madina. Pemerintah seharusnya hadir sebelum masalah terjadi, bukan ketika sawah-sawah sudah terancam kekeringan," tegas Farhan.  

Dia menilai keteledoran pemerintah dalam perawatan irigasi berpotensi mengancam ketahanan pangan. "Jika terus seperti ini, ‘swasembada pangan’ hanya akan jadi angan-angan. Aksi nyata lebih dibutuhkan daripada sekadar swafoto tanpa menghasilkan hasil perubahan," tegasnya. (yn)